Kamis, 21 Oktober 2010

Tugas 1

Kode Etik Akuntansi

Etika profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Dalam kongresnya tahun 1973, Ikatan Akuntan Indoensia (IAI) untuk pertama kalinya menetapkan kode tik bagi profesi akuntan di Indonesia. Kode etik ini kemudian disempurnakan dalam kongres IAI tahun 1981 dan tahun 1986, dan kemudian diubah lagi dalam kongres IAI tahun 1990, 1994 dan 1998. Pembahasan mengenai kode etik profesi akuntan ini didasarkan pada Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres VIII tahun 1998.

Sebelum tahun 1986, etika profesional yang dikeluarkan oleh IAI diberi nama Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam kongresnya tahun 1986, nama tersebut diubah menjadi Kode Etik Akuntan Indonesia. Mulai tahun 1998 sampai sekarang nama tersebut diubah kembali ke Kode Etik Ikatan Akuntan Indoensia (Kode Etik IAI). Tidak hanya perubahan nama yang terjadi, namun juga terjadi perubahan struktur etika profesional yang dipakai oleh IAI. Dalam Kode Etik IAI yang berlaku sejak tahun 1998, organisasi IAI menetapkan delapan Prinsip Etika yang berlaku bagi seluruh anggota IAI, baik yang berada dalam Kompartemen Akuntan Publik, Kompartemen Akuntan Manajemen, Kompartemen Akuntan Pendidik, maupun Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Kemudian setiap kompartemen menjabarkan delapan Prinsip Etika tersebut ke dalam Aturan Etika yang berlaku secara khusus bagi anggota IAI yang bergabung dalam masing- masing kompartemen.

Kerangka Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia

Kode Etik IAI dibagi menjadi empat bagian berikut ini : (1) Prinsip Etika, (2) Aturan Etika, (3) Interpretasi Aturan Etika, dan (4) Tanya dan Jawab. Prinsip Etika memberikan kerangka dasar bagi Aturan Etika yan gmengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip Etika disahkan oleh Kongres IAI dan berlaku bagi seluruh anggota IAI, sedangkan Aturan Etika disahkan oleh Rapat Anggota Kompartemen dan hanya mengikat anggota Kompartemen yang bersangkutan. Interpretasi Etika merupakan interpretasi yang dikeluarkan oleh Pengurus Kompartemen setelah memperhatikan tanggapan dari anggota dan pihak- pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai panduan penerapan Aturan Etika, tanpa dimaksudkan untuk membatasi lingkup dan penerapannya. Tanya dan Jawab memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota Kompartemen tentang Aturan Etika beserta interpretasinya. Dalam Kompartemen Akuntan Publik, Tanya dan Jawab ini dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik.

Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia

Berikut ini dicantumkan Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia yang diputuskan dalam Kongres VIII tahun 1998.

1. Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indoensia bersifat sukarela. Dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hokum dan peraturan.

2. Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik IAI menyatakan pengakuan profesi akan tenggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan prngorbanan keuntungan pribadi.

Prinsip 1 : Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakn pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesame anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

Prinsip 2 : Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada public, menghormati kepercayaan public, dan menunjukan komitmen atas profesionalisme.

Satu cirri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada public. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana public dari profesi akuntan terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya funsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan punbilk didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan kesejahteraan ekonomi masyarakt dan Negara.

Prinsip 3 : Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional, integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan (benchmark) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.

Prinsip 4 : Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektifitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

Prinsip 5 : Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilah profesional pada tingkat yang dperlukan untuk emmastikan hawa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legilasi dan teknik yang paling mtakhir.

Kehati- hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban tunuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuanny, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada public.

Prinsip 6 : Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan infromasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hokum untuk mengungkapkannya.

Anggota mempunyai kewajiban untuk mengormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hbungan antara anggota dank lien atau pemberi kerja berakhir.

Prinsip 7 : Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi

Kewajiban untuk menjauhi tingkat laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

Prinsip 8 : Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasa tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, International Federartion Of Accountants, badan pengatur dan peraturan perundang- undangan yang relevan.


Mulyadi. Auditing. Buku 1. Salemba Empat, 2001

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar