Rabu, 11 Mei 2011

APBN : Surplus

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan kas pemerintah mencapai Rp150 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 mengalami surplus Rp47 triliun akibat lambatnya penyerapan.

Untuk itu pemerintah belum berencana untuk kembali mengeluarkan samurai bond dan sukuk global.

Agus mengatakan bahwa sampai Juni 2010 APBN surplus Rp47 triliun, sehingga untuk kebutuhan belanja negara masih mencukupi, ditambah lagi dengan kas pemerintah yang mencapai di atas Rp 150 triliun. "Kalau dana kita berlebih, kita belum perlu menerbitkan sukuk global atau global bond," ujar Agus seusai rapat Paripurna DPR dengan Agenda pembacaan laporan tanggungjawab APBN 2009 di Gedung DPR Senayan Jakarta, Kamis (15/7).

Namun, lanjut Agus, pemerintah sudah memasukkan penerbitan samurai bond dan sukuk global dalam rencana kerja, sehingga akan direalisasikan dalam waktu yang tepat. Untuk saat ini, lanjut Agus, prediksinya pemerintah belum perlu menerbitkan surat hutang.

"Kalau pun berutang, kita ingin dengan syarat dan kondisi ringan serta lebih murah. Kita utamakan utang ke dalam negeri dan secara berkala utang luar negeri kita turunkan," tegasnya.

Untuk merealisasikan hal itu, Agus berharap kinerja penerimaan negara dari Pajak dan Bea Cukai meningkat sehingga pemerintah tidak perlu lagi mengutang. Kalaupun mengutang, Agus mengatakan dirinya ingin utang dengan bunga yang rendah.
Adanya surplus itu, lanjut Agus, karena ada konstribusi dari penerimaan yang meningkat dan penyerapan yang melambat.
"Penerimaan pajak lebih bagus 2% dari tahun lalu, sedangkan pengeluaran 2%-3% lebih lambat dari tahun lalu, makanya surplus. tapi kalau surplus lebih besar karena penerimaan lebih tinggi tentu kita syukuri," tukasnya.

Terkait dengan lambatnya penyerapan anggaran, Agus mengatakan bahwa hingga Juni mencapai 35,1% dari APBN atau menurun dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu (per Juni 2009) sebesar 37%. Ia juga pesimistis bahwa penyerapan anggaran hingga akhir tahun bisa mencapai 100%.

Untuk itulah, Agus mengatakan akan memperbaiki perencanaan anggaran ke depan. Kemenkeu akan mulai menerapkan sistem reward and punsihment bagi Kementerian/Lembaga (K/L) yang tidak bisa merealisasi anggarannya.

"Nanti ada disinsentif tapi kita juga bukan mengutamakan punishmentnya tapi bagaimana KL dalam posisi untuk merealisasikan anggarannya sehingga tidak ada anggaran sisa," tukasnya.
Menurut Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Herry Purnomo, salah satu lambatnya belanja pemerintah itu, akibat proses pengadaan barang melalui Kepres 80 yang terlalu panjang. Apalagi, peserta lelang ada kemungkinan bisa menyanggah sehingga prosesnya bertambah panjang. (ST/OL-3)

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar